Paluta dapat tambahan Kuota CPNS

PALUTA,Pemerintah Kabupaten Padang Lawas Utara (Paluta) bakal mendapat alokasi tambahan formasi Calon Pengawai Negeri Sipil (CPNS) daerah tahun 2010 sebanyak 75  rang. pasalnya  238 kuota yang telah diterima dianggap masih kurang. Hanya saja, pihak BKD Paluta mengaku optimis kuota tambahan itu dikabulkan Kementerian Pendayaagunaan Aparatur

Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN dan RB) Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Paluta,  Drs Mora Harahap, kepada METRO,(grup sumutcyber)  Rabu (20/10), mengatakan usulan tambahan kuota CPNS yang telah diusulkan Pemkab Paluta ke MenPAN dan RB sekitar 200 orang, hanya saja Pihak MenPAN dan RB telah memverifikasi dan telah memberikan gambaran bahwa tambahan kuota CPNS untuk Kabupaten Paluta yang telah di terima MenPAN dan RB sebanyak 75 orang. " Tambahan kuota CPNS untuk Paluta yang telah mendapat gambaran verifikasi dari Pihak MenPAN dan RB adalah sebanyak 75 orang, kita optimis kuota tersebut tidak dikurangi lagi oleh Pihak MenPAN dan RB  dan  tinggal menunggu persetujuan dari mereka," ucapnya.

Dijelaskannya, tambahan formasi diajukan Pemkab Paluta mengingat kebutuhan akan PNS baru tahun ini cukup banyak untuk mengisi kebutuhan pegawai di seluruh  wilayah Paluta," Insya Allah, Kalau tambahan kuota CPNS Paluta sebanyak 75 orang itu disetujui. maka formasi CPNS Paluta tahun 2010 akan bertambah dari 238 kuota menjadi 313 kuota CPNS," ungkapnya.

Ketika ditanya kapan penerimaan dan rincian tentang formasi CPNS Paluta tersebut. mora enggan menjawab meski telah mendapat persetujuan, namun jadwal penerimaan CPNS dan rincian tentang formasi CPNS Paluta tahun 2010 , masih menunggu arahan dan penjelasan  dari Jakarta. " Kita tunggu sajalah dulu kepastiannya dari pihak MenPAN dan RB, kalau sudah ada kita terima. langsung akan kita ekspos," pungkasnya mengakhiri. Sumber:sumutcyber.com

Penerimaan CPNS 2010 Paluta

Pemerintah Kabupaten Padang Lawas Utara (Paluta) memastikan tidak akan menerima tamatan SMA pada penerimaan calon pegawai negeri sipil (CPNS) tahun 2010. Sementara yang diterima adalah lulusan sekolah menengah kejuruan (SMK) untuk mengisi jatah formasi tenaga teknis.

 

"Untuk penerimaan CPNS tahun ini, kita tidak ada menerima formasi CPNS dari tamatan SMA, atau sama seperti tahun lalu. Yang kita terima tamatan SMK," kata Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Paluta, Drs Mora Harahap kepada METRO, Rabu (6/10).

Diutarakan Mora, selain tamatan SMK, lulusan S1, dan DIII juga diterima untuk mengisi bidang atau bagian di seluruh instansi yang memerlukan.

Ketika ditanya mengenai jumlah rincian dari pelamar SMK tersebut, Mora mengaku belum dapat merincikan secara pasti, sebelum tambahan kuota CPNS dari Pusat turun.

"Masalah jumlah formasi untuk pelamar SMK, saya belum bisa merincikannya. Kita kan masih menunggu berita tentang tambahan kuota CPNS tahun 2010 ini yang diusulkan ke Pusat. Mudah-mudahan usulan tersebut dapat terealisasi. Jadi kita tunggu sajalah dulu," pungkasnya.

Seperti yang diberitakan METRO, sesuai surat yang diterima Pemkab Paluta melalui BKD Paluta dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemen PAN & RB) Nomor 65.F/M. PAN-RB/07/2010 tanggal 2 Juli 2010, kuota CPNS tahun 2010 untuk Kabupaten Paluta sebanyak 238.

Rinciannya, tenaga teknis sebanyak 60 orang, tenaga guru 107 orang, dan tenaga kesehatan sebanyak 71 orang.
Sumber: Metro Siantar

Ratusan Guru Honorer Paluta Unjuk Rasa

Ratusan guru honorer daerah di Kabupaten Padang Lawas Utara

(Paluta) berunjuk rasa ke Kantor Dinas Pendidikan (Disdik) dan DPRD setempat

kemarin.

Mereka memprotes pungutan liar (pungli) yang dilakukan oknum- oknum di pemkab

setempat yang disertai janji-janji untuk memasukkan mereka dalam database

pengangkatan CPNS. Massa yang tergabung dalam Forum Komunikasi Guru Honorer

Daerah (Fokguh) bersama Pengurus Gerakan Mahasiswa Padang Lawas

Utara(Gema-Paluta) menuntutagar Pemkab Paluta dan pihak terkait mengusut tuntas

oknum-oknum di lingkungan Pemkab Paluta yang melakukan pungli tersebut.

Berdasarkan pengamatan SINDO,awalnya,massa yang dipimpin Lintang Kholidi

Hasibuan mendatangi Kantor Disdik Pemkab Paluta sekitar pukul 09.30 WIB kemarin.

Seusai berorasi, massa melanjutkan aksi ke Kantor DPRD dan Kantor Bupati

Paluta,dengan pengawalan ketat dari aparat Kepolisian Sektor (Polsek) Padang

Bolak. Ratusan guru honorer tersebut meminta Bupati Padang Lawas Utara (Paluta)

Bachrum Harahap dan DPRD Paluta tidak lepas tangan dan bertanggung jawab

terhadap pengusulan pengangkatan guru honorer daerah sejumlah 96 orang yang

bertugas di daerah terpencil menjadi CPNS."Kami juga meminta aparat terkait

mengusut tuntas oknum-oknum pelaku penipuan terhadap guru honorer daerah," tutur

Lintang. Lintang memaparkan,persoalan ini sudah sangat meresahkan masyarakat

Paluta dan akan mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.

Oknum-oknum yang telah melakukan pungli kepada para guru honorer daerah harus

mengembalikan uang tersebut. "Kami minta uang itu dikembalikan secara

utuh,"tandasnya. Ketua DPRD Paluta Muchlis Harahap yang menemui pengunjuk rasa

di halaman Kantor Dewan berjanji akan menyahuti aspirasi dari para guru honorer.

"Kami DPRD akan bersama kalian menindaklanjuti persoalan ini sampai tuntas,"

pungkas Muchlis di hadapan ratusan guru honorer.(Sumber : SINDO)

DPRD Paluta Mandul?

GUNUNGTUA - DPRD Padang Lawas Utara (Paluta) yang seharusnya membawa aspirasi rakyat dan menjadi mitra pemda sesuai dengan fungsinya ternyata sangat mengecewakan. Buktinya, berbagai masalah tidak direspon dewan setempat seperti pembahasan APBD 2010 yang tidak dapat dituntaskan.

Selain masalah pembahasan APBD yang tidak tuntas, segudang masalah lainnya juga tidak dapat diselesaikan dewan setempat seperti kasus CPNS serta ranperda.

Tokoh masyarakat Paluta yang menolak identitasnya disebutkan, siang tadi menyebutkan,  persoalan di daerah Paluta kini begitu banyak, namun tidak ada kejelasannya oleh DPRD. Ia mengungkapkan, yang paling disesalkan adalah perihal pengusulan pembatalan APBD yang kini timbul tenggelam.

"Sampai sekarang tidak ada perkembangannya, namun tersiar kabar beberapa oknum dalam tim 19 sendiri di DPRD dianggap mengkhianati temannya,” ujarnya, pagi ini.

Selain itu, tentang mandulnya BK Dewan sudah tidak dipertanyakan. Pengaduan oleh dewan seakan tidak dipertimbangkan. Seharusnya, berdasarkan konfigurasi kekuatan politik DPRD saat ini, pihak yang paling sibuk bekerja adalah BK. Namun faktanya BK DPRD sulit bekerja sesuai yang diharapkan.

"Ada banyak permasahan yang harus ditangani di DPRD ini, seperti kasus CPNS, APBD, Perda dan banyak lagi, tetapi semua itu dibiarkan saja," ujarnya.(dikutip dari WASPADA ONLINE)

Apakah menurut Anda kinerja DPRD Paluta sangat mengecewakan?