Sengketa Lahan di Paluta - Kaum Ibu Kubur Separuh Badan

Sejumlah ibu-ibu warga Desa Ujung Gading Julu, Kecamatan Simangambat, Kabupaten Padanglawas Utara (Paluta) pada Rabu (23/2) melakukan aksi kubur badan hingga sebatas leher di lahan perkebunan sawit.

Meski cuaca kala itu cukup terik namun tak mengurangi tekad warga untuk melakukan aksi tersebut. Sementara sejumlah warga lainnya membersihkan kembali lahan mereka yang diratakan pihak PT Wonorejo Perdana.

Ester Nainggolan (43), salah seorang warga yang turut dalam aksi itu kepada wartawan ketika kemarin ditemui mengatakan, aksi tersebut sebagai bentuk perlawanan dan keputusasaan warga atas perlakuan PT Wonorejo Perdana. Selama ini kata dia, warga sudah berupaya menghalangi aksi penggusuran tersebut, namun karena kalah dalam jumlah, warga berkali-kali mundur.

Lolita br Napitupulu (35) mengatakan kepada wartawan, pihak perusahaan telah merusak tanaman sawit warga yang rata-rata berusia lima tahun. Akibatnya, warga kehilangan mata pencaharian. "Mau makan apa anak kami. Bagaimana kami menyekolahkan anak. Kami di sini seperti dijajah," ujar Lolita dengan berlinangkan air mata.

 Dia mengatakan, jika pihak perusahaan tak menarik pasukannya dari kawasan itu, warga akan terus melakukan aksi tanam diri. "Kalau perlu kami akan aksi tidur saat dozer beraksi biar kami dilindas, biar puas orang itu," katanya.

Kepala Desa Ujung Gading Julu Parubahan Hasibuan kemarin mengatakan, telah melaporkan kasus sengketa lahan itu ke DPRD yang telah menggelar rapat dengar pendapat pada 2010 lalu.

Karena pihak PT Wonorejo Perdana tak dapat menunjukkan bukti HGU dan kepemilikan tanahnya, DPRD kemudian merekomendasikan agar penggarapan yang dilakukan perusahaan dihentikan sementara (stanvas).

Rekomendasi itu kemudian ditindaklanjuti Bupati Paluta dengan dikeluarkannya SK No.593/4136/2010 ditandatangani Wakil Bupati Paluta Riswan Hasibuan. Namun peringatan itu tak diindahkan perusahaan.

Lalu pada 2011 Pemkab melalui wakil bupati kembali mengeluarkan surat penghentian aktivitas sementara yakni surat No. 170/0376/2011. Namun tetap saja tak digubris perusahaan. "Sampai kini mereka terus menggarap," katanya.

Dijelaskan, saat ini sudah sekitar 5.000-an hektar lahan di lima desa di kecamatan itu berpindah ke pihak perusahaan. Khusus Desa Ujung Gading Julu, tak kurang dari 1.000-an hektar sudah digarap perusahaan. "Mereka mainnya cepat, sejak 2008 sudah 5000-an hektar lahan di daerah Simangambat dikuasai," katanya.

Menurutnya, saat ini masyarakat sedang mempersiapkan gugatan terkait sengketa lahan tersebut. Karenanya kata dia, sebelum adanya putusan hukum tetap sebaiknya perusahaan tidak merusak lahan warganya. "Jangan main gusur begitu saja, masih ada proses hukum yang akan ditempuh," ucapnya. 

Lulus di 2 Tempat, 3 CPNS Paluta Mundur

Sebanyak tiga pelamar CPNS Kabupaten Padang Lawas formasi tahun 2010 yang dinyatakan lulus ujian, memilih mundur. Ketiga pelamar tersebut sudah membuat surat pernyataan pengunduran diri beberapa waktu lalu yang disampaikan ke BKD Palas. “Ketiganya mengundurkan diri karena lulus CPNS (calon pegawai negeri sipil) di dua tempat, yakni di Kabupaten Palas dan Kabupaten Rokan Hulu Provinsi Riau. Namun ketiganya memilih di Rokan Hulu. Tiga pelamar tersebut asal Kabupaten Rokan Hulu,” kata Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Padang Lawas (Palas), Hamzah Hasibuan ketika dihubungi METRO melalui telepon selularnya, Selasa (22/2).

Diutarakan Hamzah, meski tiga CPNS tersebut mengundurkan diri, tidak akan dilakukan penyisipan tiga CPNS di bawahnya. Dalam artian, tiga kursi di formasi CPNS yang lulus itu tetap kosong. “Formasi ketiga pelamar yang lulus tersebut adalah Formasi Teknik,” tukasnya sembari mengatakan tidak ingati nama tiga pelamar tersebut..

Diungkapkan Hamzah, surat keputusan (SK) pengangkatan CPNS Palas formasi tahun anggaran (TA) 2010 yang dinyatakan lulus, saat ini sedang diproses pengurusannya di Badan Kepegawaian Negara (BKN) Pusat. Begitu juga dengan Nomor Induk Pegawai (NIP) para CPNS tersebut masih diurus karena belum turun hingga saat ini. “Kita saat ini sedang mengurus SK CPNS Palas yang berjumlah 355 orang dari sebelumnya 358 (tiga CPNS mengundurkan diri, red) ke Jakarta. Kita berusaha dalam waktu dekat ini SK CPNS tersebut turun dari BKN Pusat agar diserahkan kepada CPNS yang lulus TA 2010 lalu,” ujar Hamzah.

Kamis, SK CPNS Paluta Diserahkan
Sementara itu sekitar 313 CPNS Kabupaten Padang Lawas Utara (Paluta) yang dinyatakan lulus tahun 2010, akan menerima SK pengangkatan CPNS pada Kamis (24/2). “Insya Allah jika tidak aral melintang, sesuai arahan dan jadwal Bupati Paluta Bachrum Harahap, dipastikan Kamis (24/2) besok, SK pengangkatan CPNS yang dinyatakan lulus tes seleksi pada perekrutan tahun 2010 akan diserahkan,” kata Kepala BKD Paluta Drs H Mora Harahap melalui Kabid Penerimaan dan Perencanaan (Penram) Lairar Rusdi Nasution kepada METRO, Selasa (22/2).

Disebutkan Rusdi, saat ini pihaknya sedang melakukan pekerjaan ekstra untuk mempersiapkan penyerahan SK. Sebab, mereka yang dinyatakan lulus akan langsung menerima SK dan penempatan atau tempat tugas sesuai ketentuan yang berlaku. Lebih lanjut dikatakannya, saat pembagian SK, peserta pria diwajibkan memakai pakaian Korpri lengkap. Yaitu, seragam Korpri lengan panjang dipadu celana warna biru tua atau biru dongker, sepatu hitam, topi Korpri, dan memakai papan nama. Sedangkan peserta wanita mengenakan seragam Korpri dipadu rok warna biru tua atau biru dongker, sepatu hitam, topi Korpri, dan memakai papan nama serta memakai jilbab bagi yang muslim. “Para peserta diwajibkan hadir Kamis (24/2) pagi sekira pukul 08.00 WIB di halaman Kantor Bupati Paluta, jalan lintas Gunung Tua-Padangsidimpuan. Dan pada saat penyerahan SK Kamis (24/2) besok, peserta wajib memakai pakaian Korpri,” pungkasnya. (amr/thg/dans) (metrosiantar.com)

Paluta Kekurangan Guru di Pedalaman

Terkait akan diserahkannya SK CPNS pada Februari ini di Kabupaten Padanglawas Utara (Paluta), Bupati Paluta Bachrum Harahap, diminta saat menempatkan guru pengajar agar mendahulukan daerah yang terisolir.

Sejumlah warga Simangambat, menyikapi akan diserahkannya SK calon pegawai negeri sipil daerah (CPNSD) yang dinyatakan lulus pada penerimaan 2010.

“Selama ini daerah Simangambat masih kekurangan guru pengajar. Untuk itu, mereka minta bupati agar mendahulukan daerah yang minim guru,” kata Arman Hasibuan, warga Simangambat, tadi malam.

Dikatakan, tahun lalu, penempatan tenaga pengajar di Paluta dinilai belum merata, sehingga banyak sekolah di daerah pedalaman kekurangan guru.

“Guru banyak berkumpul di pusat kabupaten, padahal kalau kita lihat, masih banyak sekolah di daerah pedalaman kekurangan tenaga pendidik, seperti Simangambat, Dolok, Dolok Sigoppulon, Kecamatan Padang Bolak, “ jelasnya.

Lebih lanjut, ditambahkannya, untuk mengisi kurangnya guru di daerah,  kususnya di pedalaman, ia minta Pemkab Paluta agar mengatur kembali penempatan para guru yang dinyatakn lulus pada penerimaan tahun lalu. (waspada.co.id)

Setelah Dibahas, APBD Paluta di syahkan

Setelah melalui tahapan-tahapan pembahasan R-APBD dan sudah sempat mengalami penundaan, akhirnya Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Padanglawas Utara (Paluta) 2011 disahkan dengan keputusan bersama DPRD dengan  bupati.

Pengesahan ini dilakukan lewat sidang paripurna yang dihadiri lima dari enam fraksi di DPRD Paluta, yakni Fraksi Golkar, PDIP, Gabungan Mandiri, PPRN dan Reformasi.

Kelima fraksi tersebut menyatakan menerima dan menyetujui APBD Kabupaten Paluta untuk disahkan menjadi peraturan daerah Kabupaten Paluta Tahun Anggaran 2011  sebesar Rp397.452.126.725, dengan rincian, pendapatan asli daerah Rp25.083.250.393, dana perimbangan Rp331.102.680.059, lain-lain Rp51.266.196.273, dan pembiayaan daerah Rp26.323.642.875.

Bupati Paluta, Bachrum Harahap, menyampikan terima kasih kepada pimpinan dan seluruh anggota DPRD Paluta yang telah memberikan pemikiran yang konstruktif, kritik dan saran selama pembahasan Ranperda APBD 2011, sehingga dapat disahkan menjadi peraturan daerah.

“Persetujuan bersama atas ranperda rancanganAPBD 2011 merupakan dokumen dasar penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kemasyarakatan di Paluta,” kata Bachrum, tadi malam.

Setelah ditetapkannya APBD 2011, bupati Paluta akan melakukan berbagai upaya pembenahan, perbaikan dan penyempurnaan di berbagai bidang pada setiap lini di jajaran Pemkab Paluta untuk menghasilkan pemerintahan yang lebih baik dalam pelayanan, mantap sIstem, serta berkemampuan. (waspada.co.id)

Gemasu Minta Paluta Buat APBD Pro Rakyat

Pengurus Gerakan Mahasiswa Sumatera Utara (Gemasu), meminta Pemerintah Kabupaten Padang Lawas Utara (Pemkab Paluta) dan  DPRD mewujudkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang berpihak kepada kepentingan masyarakat (pro rakyat).
Hal itu disampaikan Sekjen Gerakan Mahasiswa Sumatera Utara (Gemasu),
Asmar Ismail Siregar, kepada MedanBisnis, Minggu (13/2) di
Padangsidimpuan.  Asmar mengatakan, APBD merupakan bentuk manajemen
keuangan daerah dalam pengalokasian sumber daya setempat secara optimal,
sekaligus juga alat evaluasi prestasi pemerintah dalam pembiayaan pembangunan.

“Ukuran keberhasilan APBD diukur dari sejauh mana anggaran mampu mengangkat derajat kehidupan rakyat sehingga APBD nyata-nyata berpihak pada rakyat,” ujarnya. Menurutnya, setiap belanja pemerintah harus ditujukan untuk kepentingan publik dan pemakaiannya harus dipertanggungjawabkan. Dengan kata lain, APBD harus bermanfaat sebesar-besarnya bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat.

“Jangan sampai penyusunan anggaran tahun ini, lebih mementingkan belanja pegawai. Sementara pembangunan dan kesejahteraan rakyat nomor dua. Kita berharap Pemkab Paluta dan DPRD Paluta harus berpihak kepada masyarakat,  Itulah esensi sebenarnya dari penggunaan dana APBD, karena dana itu merupakan uang dari rakyat yang dihimpun melalui pajak,” tegasnya.

Statement yang disampaikan ini merupakan salah satu aksi yang dilakukan  untuk mengingatkan Pemkab Paluta  dan DPRD agar membahas anggaran tahun  ini, melihat dan mempertimbangkan kebutuhan pembangunan terlebih dahulu. Agar penyusunan APBD  pro rakyat, seluruh anggota DPRD mengikuti bimbingan teknis yang digelar Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) di Jakarta. 

Asmar menambahkan, setiap institusi pemerintah diharapkan bisa menciptakan program-program yang berdaya dan berhasil guna yang orientasinya terfokus, yakni  meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) bukan menggerogoti APBD Paluta. “Kita berharap usulan program dari setiap SKPD lebih terarah dan terukur dan berdaya guna, tidak mubazir dalam penganggaran, sehingga percepatan pembangunan di paluta bisa sejajar dengan kabupaten lain di Indonesia,” tambahnya.

Sekretaris Forum Informasi dan Transfaransi Anggaran (FITRA) Sumatera Utara, Elfenda Ananda, mengakui hal itu. APBN maupun APBD masing-masing daerah pada prinsipnya belum pro rakyat. Penyusunan APBD yang pro rakyat tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No 37/2010 tentang Pedoman Penyusunan APBD TA 2011.

“Sekali lagi, APBD pro rakyat bukanlah mimpi, namun merupakan keniscayaan dan perlu didukung semua pihak,” katanya saat dihubungi MedanBisnis. Harus diakui, APBD merupakan salah satu pengungkit pertumbuhan ekonomi daerah. Karena itu pula, struktur pengeluaran dalam APBD sangat signifikan dalam mencapai tujuan dan target pembangunan, yakni kesejahteraan rakyat. Atas dasar itu pula, konsep APBD pro rakyat sangat relevan untuk dilakukan dan secara substantif APBD prorakyat bukanlah mimpi.

Ada tiga fungsi utama dalam pengelolaan anggaran pemerintah daerah, yakni alokasi, distribusi, dan stabilitas. 

Karena itu, setiap belanja pemerintah harus ditujukan untuk kepentingan publik dan pemakaiannya harus dipertanggungjawabkan. Dengan kata lain, APBD harus bermanfaat sebesar-besarnya bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Pemkab Paluta Terbanyak Desa Tertinggal

Pemekaran suatu wilayah ter-nyata tidak dapat menjamin jika satu daerah akan semakin maju ataupun menjadikan warganya semakin sejahtera. Pasalnya, dari 33 kabupaten kota yang ada di Sumatera Utara, terbukti Kabupaten Padang Lawas Utara (PaJuta) ditemukan daerah yang paling banyak desanya tertinggal, dibandingkan kabupaten/ kota lainnya di Provinsi Sumut.

Ini berdasarkan rekapitulasi desa tertinggal Provinsi Sumut tahun 2010. Dari 5.054 desa dengan 664 kelurahan yang ada, sebanyak 386 desa terdapat di kabupaten yang baru pemekaran ini. Dari jumlah ini, hanya 79 desa yang sudah maju, sisanya masih tertinggal. Data ini menunjuk-kan 90 persen daerah di kabupaten ini, masih tertinggal.

Hal tersebut dikatakan Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat (Bapemas) dan Pemerintahan Desa (Pemdes) Provinsi Sumatera Utara, Drs H Rusli Abdullah disela-sela rapat kerja TP PKK Provinsi Sumut 2011, pekan lalu.

Padahal berdasarkan data sebelumnya, Dairi menjadi daerah paling tertinggal di Sumut. Namun sekarang ini, status tersebut, kini Paluta. "Oleh karenanya, kita berharap jangan hanya untuk membentuk kabupaten baru, berlomba-lomba untuk memperbanyak desa. Karena disana, kita ada, satu desa hanya 20 rumah," katanya. Dihadapan ibu-ibu PKK.

Dirincikannya, selain Palutasejumlah daerah lainya yang masih banyak tertinggal seperti Tapanuli Selatan dari 212 desa hanya 49 yang telah maju. Nias dari 124 desa masih ada 109 lagi yang tertinggal. Madinas dari 353 desa, baru 71 yang bisa dikategorikan maju, Pakpak Bharat dari 52 desa baru tujuh yang baru maju. Sedangkan daerah yang paling maju, ditempati Deli Serdang. Dari 380 desa, hanya 63 saja yang tertinggal.

Kemudian sambungnya, target penurunan penduduk miskin di Provinsi Sumatera Utara pada tahun 2010-2014 , jumlah penduduk miskin di Sumut sebanyak 1.499.700, dengan target penurunan mencapai 104.980jiwa dengan rata-rata penurunan sebanyak 20.996 jiwa

Soal CPNS Paluta Bermuatan Lokal

Soal ujian calon pegawai negeri sipil (CPNS) di Kabupaten Padang Lawas Utara (Paluta) formasi tahun 2010 akan bermuatan lokal. Paluta sendiri akan menerima 313 CPNS.

Demikian disampaikan Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Paluta Drs H Mora Harahap, ketika dikonfirmasi melalui Ketua Sub Panitia CPNS Paluta tahun 2010, Lairar Rusdi Nasution SSTP kepada METRO, Kamis (18/11).

Diutarakan Lairar, seperti penerimaan CPNS tahun lalu, pihaknya tetap membuat soal muatan lokal pada soal CPNS tahun 2010. Sementara tes urine bagi para pelamar yang telah dinyatakan lulus juga akan diberlakukan.

“Tes urine tetap kita berlakukan, dan soal muatan lokal tetap kita muat seperti penerimaan CPNS tahun lalu. Mengenai berapa jumlah soal bermuatan lokal, kita belum mengetahui pasti,” ujarnya.

BKD Diminta

Waspadai Calo

Sementara itu Kesatuan Mahasiswa Tapanuli Selatan (Kematsel) meminta BKD Tapsel untuk mewaspadai mafia calo dalam penerimaan CPNS tahun 2010. Ketua Umum Kematsel, Ibrahim Syah, Jumat (19/11) menuturkan, praktik KKN dan mafia percaloan dalam penerimaan CPNS 2010 harus diwaspadai dan ditindak tegas.

Karena, menurutnya, sudah menjadi hal yang umum di tengah-tengah masyarakat adanya isu oknum pejabat menitipkan calonnya agar diloloskan. Dan inilah, menurutnya, harus dibersihkan agar tidak meresahkan masyarakat khususnya calon pelamar. Sehingga tercipta penerimaan CPNS yang bersih dan transparan.

Ibrahim juga mengharapkan dalam penerimaan CPNS ini diutamakan putra/putri daerah karena ini adalah kesempatan bagi sarjana-sarjana di Tapsel untuk dapat berkreasi dan menerapkan ilmu yang didapatnya selama di perkuliahan dalam konteks membangun daerahnya sendiri.

“Kita tidak ingin dipinggirkan karena ketiadaan finansial sehingga mereka tidak mendapatkan kesempatan untuk menerapkan ilmunya untuk membangun daerahnya sendiri melalui jalur birokrasi,” tambahnya.

Untuk itu Ibrahim berharap seluruh elemen pelaksana penerimaan CPNS di Tapsel benar-benar melakukan pengawasan selama tahapan penerimaan CPNS.

Ibrahim juga berharap Pemkab Tapsel bekerja sama dengan kantor pos setempat dalam penerimaan CPNS, sehingga calon pelamar yang berada di kecamatan yang jaraknya jauh terbantu dari sisi biaya atau waktu dan tidak perlu harus langsung mengantarkan lamarannya ke BKD Tapsel.

“Coba bayangkan bagaimana kawan-kawan calon pelamar dari daerah Sipirok, Arse, SDH bahkan Aek Bilah, Muara Batang Toru, Angkola Sangkunur, Tantom dan lainnya. Harus berapa biaya yang dikeluarkan hanya untuk mengantarkan lamarannya ke BKD di Padangsidimpuan ini atau berapa banyak waktu yang dibutuhkan? Iya kalau lamarannya benar, tapi kalau salah tentunya mereka harus mengulangnya lagi esok harinya. Apa ini tidak terpikirkan oleh Pemkab?” tuturnya.

“Jika lamarannya dimasukkan dari kantor pos, tinggal memasukkannya saja ke kantor pos terdekat, bukan harus ke BKD. Dan ini jelas banyak untungnya. Makanya kita kecewa kenapa tidak melalui kantor pos,” tambahnya.

Sementara itu Pos Master Padangsidimpuan, Hanafi menjelaskan, dari lima kabupaten/kota di wilayah Tapanuli Bagian Selatan (Tabagsel), hanya Kabupaten Mandailing Natal saja yang dipastikan menjalin kerja sama dengan PT Pos dalam penerimaan CPNS tahun 2010. (metrosiantar.com)