Soal CPNS Paluta Bermuatan Lokal

Soal ujian calon pegawai negeri sipil (CPNS) di Kabupaten Padang Lawas Utara (Paluta) formasi tahun 2010 akan bermuatan lokal. Paluta sendiri akan menerima 313 CPNS.

Demikian disampaikan Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Paluta Drs H Mora Harahap, ketika dikonfirmasi melalui Ketua Sub Panitia CPNS Paluta tahun 2010, Lairar Rusdi Nasution SSTP kepada METRO, Kamis (18/11).

Diutarakan Lairar, seperti penerimaan CPNS tahun lalu, pihaknya tetap membuat soal muatan lokal pada soal CPNS tahun 2010. Sementara tes urine bagi para pelamar yang telah dinyatakan lulus juga akan diberlakukan.

“Tes urine tetap kita berlakukan, dan soal muatan lokal tetap kita muat seperti penerimaan CPNS tahun lalu. Mengenai berapa jumlah soal bermuatan lokal, kita belum mengetahui pasti,” ujarnya.

BKD Diminta

Waspadai Calo

Sementara itu Kesatuan Mahasiswa Tapanuli Selatan (Kematsel) meminta BKD Tapsel untuk mewaspadai mafia calo dalam penerimaan CPNS tahun 2010. Ketua Umum Kematsel, Ibrahim Syah, Jumat (19/11) menuturkan, praktik KKN dan mafia percaloan dalam penerimaan CPNS 2010 harus diwaspadai dan ditindak tegas.

Karena, menurutnya, sudah menjadi hal yang umum di tengah-tengah masyarakat adanya isu oknum pejabat menitipkan calonnya agar diloloskan. Dan inilah, menurutnya, harus dibersihkan agar tidak meresahkan masyarakat khususnya calon pelamar. Sehingga tercipta penerimaan CPNS yang bersih dan transparan.

Ibrahim juga mengharapkan dalam penerimaan CPNS ini diutamakan putra/putri daerah karena ini adalah kesempatan bagi sarjana-sarjana di Tapsel untuk dapat berkreasi dan menerapkan ilmu yang didapatnya selama di perkuliahan dalam konteks membangun daerahnya sendiri.

“Kita tidak ingin dipinggirkan karena ketiadaan finansial sehingga mereka tidak mendapatkan kesempatan untuk menerapkan ilmunya untuk membangun daerahnya sendiri melalui jalur birokrasi,” tambahnya.

Untuk itu Ibrahim berharap seluruh elemen pelaksana penerimaan CPNS di Tapsel benar-benar melakukan pengawasan selama tahapan penerimaan CPNS.

Ibrahim juga berharap Pemkab Tapsel bekerja sama dengan kantor pos setempat dalam penerimaan CPNS, sehingga calon pelamar yang berada di kecamatan yang jaraknya jauh terbantu dari sisi biaya atau waktu dan tidak perlu harus langsung mengantarkan lamarannya ke BKD Tapsel.

“Coba bayangkan bagaimana kawan-kawan calon pelamar dari daerah Sipirok, Arse, SDH bahkan Aek Bilah, Muara Batang Toru, Angkola Sangkunur, Tantom dan lainnya. Harus berapa biaya yang dikeluarkan hanya untuk mengantarkan lamarannya ke BKD di Padangsidimpuan ini atau berapa banyak waktu yang dibutuhkan? Iya kalau lamarannya benar, tapi kalau salah tentunya mereka harus mengulangnya lagi esok harinya. Apa ini tidak terpikirkan oleh Pemkab?” tuturnya.

“Jika lamarannya dimasukkan dari kantor pos, tinggal memasukkannya saja ke kantor pos terdekat, bukan harus ke BKD. Dan ini jelas banyak untungnya. Makanya kita kecewa kenapa tidak melalui kantor pos,” tambahnya.

Sementara itu Pos Master Padangsidimpuan, Hanafi menjelaskan, dari lima kabupaten/kota di wilayah Tapanuli Bagian Selatan (Tabagsel), hanya Kabupaten Mandailing Natal saja yang dipastikan menjalin kerja sama dengan PT Pos dalam penerimaan CPNS tahun 2010. (metrosiantar.com)

Perlu dilestarikan peninggalan sejarah di Paluta

GUNUNG TUA - Pemkab Padanglawas Utara (Paluta) dan masyarakatnya agar menyadari perlunya melestarikan peninggalan sejarah maupun cagar budaya.

Hal itu diungkapkan tokoh masyarakat dan adat Paluta, Tongku Sutan Harahap, tadi malam di Gunungtua, Kec. Padang Bolak, ketika diminta pendapatnya tentang pelestarian peninggalan sejarah kemerdekaan dan cagar budaya yang dimiliki Paluta.

Dijelaskan, Pemkab Paluta perlu membuat rancangan maupun peraturan agar peninggalan sejarah maupun cagar budaya menjadi salah satu program unggulan agar menarik wisatawan lokal dan internasional untuk berkunjung ke Paluta.

”Peninggalan itu merupakan peninggalan nenek moyang yang harus dijaga dan dipelihara. Padahal apabila dilestarikan dapat berpotensi sebagai objek wisata yang menarik para wisatawan,” ucapnya.

Menurutnya, Paluta memiliki banyak bangunan bersejarah serta cagar budaya dan peninggalan sejarah sebagai aset pariwisata yang nilainya luar biasa. Oleh karenanya, diminta kepada Pemkab Paluta untuk membuat peraturan maupun masyarakat di sekitar bangunan sejarah agar melakukan pengawasan terhadap peninggalan bersejarah itu.

”Bangunan bersejarah itu harus dilestarikan sebagai salah satu ciri khas Kab. Paluta,” harapnya.

Di tempat terpisah, sesepuh Legiun Veteran Gunungtua Darwin Siregar mengatakan, bangunan maupun monumen bersejarah di Gunungtua khususnya, umumnya di wilayah Kab. Paluta, perlu didokumentasikan dan diregistrasi, guna mengetahui letak lokasi di mana bangunan sejarah yang ada di Paluta berada.

Desember, 101 Desa Di Paluta Serentak Gelar Pilkades

Sebanyak 101 desa yang tersebar di 9 kecamatan di Kabupaten Padang Lawas Utara (Paluta) bakal menghelat Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) serentak pada pertengahan Desember mendatang.

Demikian disampaikan Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa dan Kelurahan, Kabupaten Paluta, Mahlil Rambe SH, melalui Kasi Kekayaan Desa dan Kelurahan, Natoras Harahap, kepada METRO, Rabu (10/11).

“Pemkab bakal menggelar pilkades secara serentak, Rabu (22/12) mendatang. Selanjutnya pelantikan kepala desa terpilih akan dilantik Selasa (30/12),” ucapnya.

Dirincikannya, dari 101 desa yang mengikuti pilkades tersebut, kecamatan yang paling banyak melaksanakan pilkades, adalah Kecamatan Padang Bolak sebanyak 26 desa.

Lalu, Kecamatan Dolok 19 desa, Halongonan sebanyak 18 desa, Dolok Sigompulon 15 desa, Portibi 9 desa, Padang Bolak Julu 5 desa, Simangambat 4 desa, Batang Onang 3 desa dan Hulu Sihapas 2 desa.

“Tahun ini, kecamatan yang paling banyak melaksanakan pilkades adalah Kecamatan Padang Bolak, sedang kecamatan paling sedikit Hulu Sihapas,” sebutnya.

Lebih lanjut ditambahkannya, untuk pendaftaran pemilih dibuka 7 Nopember hingga 22 Nopember, sedang pendaftaran calon kepala desa dibuka 23 Nopember hingga 30 Nopember.

“Para warga diimbau agar segera mendaftarkan diri sebagai pemilih pada panitia di masing-masing desa, mulai 7 Nopember hingga 22 Nopember. Sedangkan bagi warga yang akan menjadi calon kepala desa dibuka pendaftarannya 23 Nopember hingga 30 Nopember mendatang,” ungkapnya. (metrosiantar.com)

Pembangunan jalan di Gunung Tua bermasalah

GUNUNGTUA – Proyek rehab ruas Jalan Kihajar Dewantara Gunungtua, Kecamatan Padang Bolak, Kabupaten Padanglawas Utara, sampai saat ini belum terpasang papan proyek.

Pantauan di lokasi, rehab jalan menuju kantor pengadilan dan SMAN 1 Gunungtua terlihat kondisinya amburadul. Sejauh ini pembangunannya mulai bermasalah, diantaranya teknik meletakkan batu yang terlihat hancur.

Sementara papan proyek tidak dipasang, padahal proyek perehaban jalan merupakan proyek Pemkab Padanglawas Utara tahun anggaran 2010. Akibatnya, warga yang bermukim di sekitar lokasi pembangunan tidak mengetahui sumber dana tersebut.

“Proyek itu bisa muncul akibat lemahnya pengawasan dari pihak berkompeten terhadap kualitas proyek, sehingga beberapa kontraktor nekad tidak mau memasang plank papan nama proyek,” kata seorang warga, tadi malam.

Ketua DPK Masyarakat Pancasila Indonesia (MPI) Kabupaten Padanglawas Utara, Nuhrom Ahadi Siregar, menyebutkan setiap proyek yang dikerjakan kontraktor wajib dipasang plank papan nama kegiatan.

Apalagi dalam Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 80 tahun 2003 tentang pedoman pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah, diwajibkan memasang plank nama proyek.
Sumber : Waspada Online

Tags: Gunung tua paluta, Jalan